Menampilkan 10 dari 2031 skripsi (Halaman 107 dari 204)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
1061
Studi Komperatif Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan
FURQAN NULHAKIM
151000274201010
2019
1062
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
YOHANES ALATUMAHU
151000274201009
2019
1063
Pembatasan Akta Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia ditinjau Berdasarkan Peraturan DKP-I.N.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari
ZULFADLI
151000274201008
2019
1064
Analisis Putusan Pengadilan Nomor 12/PDT.G/2017/PN TJP terkait Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Nomor 12/PDT.G/2017/PN.TJP)
RAHMA DENIS
151000274201007
2019
1065
Peran Keterangan Ahli dalam Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Kasus Putusan Nomor.103/PID.SUS/2015/PN.BT)
MAYSARAH
151000274201006
2019
1066
Pemenuhan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Peserta Aktif BPJS ditinjau dari Segi Hukum Perjanjian
FERDIANSYAH
151000274201002
2019
1067
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dibidang Ekonomi Syariah oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi
MUHAMMAD KHAIRUL MAHMUDI
151000274201001
2019
1068
Peran Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Dalam Fungsi Publisitas ( Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kehumasan di Lingkungan Kementrian
DON AKKHIYAR
141000274201162
2019
1069
Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pemberian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Padang Panjang Menurut Perda Nomor. 4 Tahun. 2013 Tentang Bangunan Gedung
AVIN PRASETYA UTAMA
141000274201144
2019
1070
Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Dengan Bahan Berbahaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen