Menampilkan 10 dari 2031 skripsi (Halaman 126 dari 204)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
1251
Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Berdasarkan Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PN.Tjp Di Pengadilan Negeri Tanjung Pati
M. AGUNG PERMATA YUDA
151000274201122
Perdata
2020
1252
Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Bermotor Oleh PT. Jasa Raharja di Kota Payakumbuh
FAJAR ALGHIFARI
151000274201113
Perdata
2020
1253
Urgensi Pengecekan Sertipikat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Untuk Menghindari Terjadinya Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi
DAVIT RISKI ERLANGGA
151000274201094
Perdata
2020
1254
Pelaksanaan Roya Partial Terhadap Hak Tanggungan Atas Tanah dalam perjanjian Kredit di Bank (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi)
M. ZAKI
151000274201078
Perdata
2020
1255
Peran Penghulu Kaum Adat (Kepala Adat) dalam Upacara Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Pasia Laweh
HASBI ASSHIDDIQY
151000274201046
Perdata
2020
1256
Akibat Hukum Bagi Pengungkapan Rahasia Dagang ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks)
VINA GUSTIA
151000274201043
Perdata
2020
1257
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
YOLANDA EKA PUTRI
151000274201041
Perdata
2020
1258
PelaksanaanPerjanjian Pemborongan Pembangunan Landscape Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi (Studi Dokumen Kontrak Kerja Kontruksi Antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Dengan CV Intan Karya Mandiri)
FADHILAH PERTIWI.H
141000274201181
Perdata
2020
1259
Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Partai Politik Karena terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 460K/Pdt.Sus-Parpol/2019)
ELZA FISRI YENI
131000274201010
Perdata
2020
1260
Penggunaan Fasilitas Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/87/M.Pan/8/2005 Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan D