Menampilkan 10 dari 2031 skripsi (Halaman 86 dari 204)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
851
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemberian Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima puluh Kota)
WINDY MEDYA SARI
141000274201086
Hukum Tata Negara
2018
852
Tijauan Yuridis Peraturan Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis pada Dokter Berdasarkan Permenkes Nompor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
RAHMA DONA
141000274201182
Hukum Tata Negara
2018
853
Potensi Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.
SASDI SYAHID
141000274201173
Hukum Tata Negara
2018
854
Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
NORA MARINI
141000274201169
Hukum Tata Negara
2018
855
Tinjauan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Padang Panjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
PANCA WARNI WIJAYATI
141000274201165
Hukum Tata Negara
2018
856
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2-18.
EDE YUSMAN
141000274201164
Hukum Tata Negara
2018
857
Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Kota Bukittinggi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
MULHAMAH
141000274201155
Hukum Tata Negara
2018
858
Penerapan Asas Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bidang Perikanan Tahun 2017 di Pemerintahan Kabupaten Pasaman.
AHMAD FADHIL
141000274201140
Hukum Tata Negara
2018
859
pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis dan Partisipatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
DEWI MURNI
141000274201137
Hukum Tata Negara
2018
860
Tinjauan yuridis Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah